JAKARTA – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Muhammad Hendarsyah, menyatakan terjadinya bencana longsor Ciwidey juga akibat kelalaian kolektif Pemerintah Pusat dan Daerah. Utamanya, dalam kelambanan melakukan pencegahan.
Hal itu karena pemerintah sebetulnya telah memiliki peta daerah rawan bencana Jawa Barat dan Ciwidey telah masuk di dalamnya. ‘’Ini kelalaian kolektif. Sudah jelas Ciwidey masuk dalam peta rawan bencana,’’ katanya kepada Republika, Kamis, (25/2).
Menurut Hendarsyah, di Jawa Barat, bencana menimpa masyarakat sebetulnya bukan pertama kali terjadi. Jika demikian, pemerintah lebih siap untuk melakukan berbagai upaya pencegahan agar jatuhnya korban jiwa bisa dicegah. Hal itu didukung fakta adanya peta daerah rawan bencana Jawa Barat. ‘’Ciwidey masuk dalam peta itu (Peta daerah rawan bencana). Kerentananan tanahnya cukup tinggi,’’ ujarnya.
Selain itu, Hendarsyah menyebutkan, secara umum cukup banyak daerah di Jawa Barat dengan kontur lahan berasal dari batuan vulkanik muda. Hal itu sehingga lahan cukup rentan dengan gerakan tanah. ‘’Sebenarnya kejadian kemarin saat longsor, tidak ada hujan, tapi memang sebelumnya intensitas hujan cukup tinggi,’’ katanya.
Menurut Hendarsyah, pemerintah seharusnya bisa memberikan peringatan dini sebelum bencana longsor terjadi. Bahkan, pemerintah seharusnya tidak memperbolehkan adanya pemukiman di daerah rawan bencana. ‘’Kenapa ada pemukiman di daerah yang jelas-jelas sangat rentan bencana?,’’ katanya.
Untuk mencegah terulangnya bencana serupa, Hendarsyah mendesak pemerintah melakukan berbagai upaya mitigasi risiko bencana di Jawa Barat. Di antaranya adalah dengan mendorong penetapan tata ruang sesuai aturan, penegakan aturan dengan tegas, dan sosialisasi daerah rawan bencana.
sumber: www.republika.co.id
